Profil

Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 1 Tahun 2026

Struktur Organisasi

Tupoksi

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

  • pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
  • pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
  • pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
  • pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
  • pelaksanaan fasilitasi sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
  • penyiapan pengelolaan ketatausahaan dan pelayanan administrasi serta pembinaan ASN dilingkungan Biro;
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Visi & MIsi

Visi

JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Misi

  1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global. 
  2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan. 
  3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas. 
  4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif. 
  5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan. 
  6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi

Maklumat Pelayanan